DALAM JEPITAN KERENTANAN KEBIJAKAN KURIKULUM (10) –

oleh -14 views


Djoko Saryono

Sepanjang sejarah kebijakan kurikulum pendidikan dasar dan menengah, bahkan juga PAUD (baca: Taman Kanak-kanak) di Indonesia dapat dikatakan secara deduktif di sini bahwa proses pembuatan kebijakan kurikulum di Indonesia selalu rentan, terpatah-patah, dan bahkan tak jarang rabun sejarah kurikulum di Indonesia. Betapa tidak! Sejak dulu sampai sekarang, kebijakan kurikulum di Indonesia termasuk kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Indonesia sangat rentan berubah tanpa arah jelas, kurang terencana dan terprogram dengan baik, dan kurang didasarkan atas kajian serius mendalam atas pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku sehingga terkesan terburu-buru dan tergopoh-gopoh mengejar “impian hampa” atau “dongeng-dongeng fantastis”.

Sebagai contoh, KBK yang disiapkan sejak tahun 2001 dan kemudian diberlakukan pada tahun 2004, tiba-tiba berubah atau malah berganti dengan KTSP pada tahun 2006 sehingga KBK berumur pendek (sekitar dua tahun saja); kemudian KTSP disempurnakan secara berkelanjutan dan gradual sejak tahun 2012 dengan harapan berbagai kelemahan dan kekurangan dapat diatasi, tetapi mendadak pada Oktober 2012 digantikan dengan Kurikulum 2013 yang pada Desember 2012 diuji-publikkan meskipun masih berupa kerangka k(/d)asar dalam bentuk power point (ingat bahan uji publik Kurikulum 2013 setebal 100-an halaman) sehingga KTSP juga berumur pendek; dan giliran berikutnya sekarang Kurikulum 2013 ditunda pemberlakuannya secara nasional, kecuali uji coba pada sebagian sekolah di Indonesia, sehingga Kurikulum 2013 benar-benar berumur sangat pendek. Lalu diperbaiki terus-menerus sampai datang pandemi. Tiba-tiba pandemi Covid-19 menerjang, seketika kurikulum disederhanakan tanpa perspektif dan dasar teoretis yang kokoh dan jelas bagi masa depan.

Fenomena kebijakan berumur pendek seperti tersebut disebut oleh sejarahwan Toynbee sebagai ketua-rentaan dini (gerontonisasi) kebudayaan. Itu sebabnya, dapat dikatakan di sini bahwa kebijakan kurikulum di Indonesia sering mengalami ketua-rentaan dini. Toynbee menyatakan bahwa ketua-rentaan dini kebijakan seperti ini (baca: kebijakan kurikulum juga) merupakan cerminan ketidaksanggupan dan ketidakmampuan diri kita memberikan respons yang setimpal-kokoh atas perubahan lingkungan dan keadaan yang sedang terjadi.

Wajarlah kalau kebijakan kurikulum di Indonesia termasuk kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Indonesia mengidap patologi ketua-rentaan dini (gerontonisasi) kebijakan.

Setiap perubahan kebijakan kurikulum termasuk kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Indonesia tersebut senantiasa didasari oleh “politik identitas” secara kental dan menggebu-gebu, tak jarang tergopoh-gopoh, semangat untuk selalu berbeda (secara diametral) dengan kebijakan kurikulum sebelumnya, bahkan anti-tesis dan negasi atas kebijakan kurikulum sebelumnya, meskipun kadang-kadang terkesan “waton suloyo, angger beda”.

Tidak mengherankan, dalam pelbagai komunikasi atau sosialisasi perubahan kebijakan kurikulum kepada parapihak atau masyarakat, pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan kurikulum sering lebih menonjolkan perbedaan ciri-ciri kurikulum sebelum dan sesudahnya, dan biasanya kurikulum sebelumnya digambarkan penuh dengan ciri-ciri negatif yang kemudian dijadikan dasar perubahan. Di sinilah tersirat ada usaha menciptakan garis demarkasi dan kompartementalisasi (bukan harmonisasi) perubahan kurikulum, yaitu sebuah hasrat menggebu-gebu menciptakan tembok pemisah antara kurikulum yang sebelum dan sesudahnya, seolah-olah “di antara hatimu hatiku terbentang dinding yang tinggi/tak satu jua jendela di sana untuk memandangmu” (mengutip larik lagu sedih-pedih Di antara Hatiku Hatimu lantunan Titik Sandhora-Muchsin Alatas).

Asas kesinambungan, keserasian, dan keberlanjutan perubahan kurikulum, di dalamnya juga kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, tampak sering diabaikan dan kurang dijadikan pegangan utama. Karena itu, perubahan kurikulum PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Indonesia cenderung terpatah-patah yang penuh turbulensi sehingga parapihak dan masyarakat umum tergagap-gagap seperti ditimpa “deru puting beliung” perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pun menjadi terpatah-patah dan penuh turbulensi yang menjadikan pembelajaran, pengajaran, dan pemelajaran bahasa dan sastra Indonesia seperti mengalami disorientasi dan dislokasi.

Ketika perubahan kurikulum pendidikan dasar dan menengah khususnya kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Indonesia terpatah-patah, sehingga yang kita saksikan patahan-patahan kurikulum, masa lalu kurikulum menjadi tidak penting dan diabaikan, bahkan mungkin dianggap pantas dilupakan. Dokumen kurikulum lama kemudian dilupakan, bahkan acap dibuang, tidak diarsipkan dengan baik untuk dipakai sebagai sumber belajar penyusunan dan pelaksanaan kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Seperti halnya siswa-siswa Indonesia sebagian besar hanya membaca ringkasan atau sinopsis fiksi Indonesia, akhirnya parapihak terutama pembuat dan pelaksana kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Indonesia hanya membaca ringkasan atau sari kurikulum-kurikulum yang pernah berlaku, bahkan mungkin tidak membaca dan menelaah deskripsi tujuan atau kemampuan, sistem pembelajaran, dan sumber belajar serta bahan ajar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dalam kurikulum-kurikulum yang pernah berlaku.

Siapakah di antara kita yang mendokumentasi, pernah membaca-mempelajari, dan bahkan menelaah Kurikulum 68, Kurikulum 75 termasuk Kurikulum PPSP yang pernah berlaku khusus, dan Kurikulum 84 serta Kurikulum 94 (Penyempurnaan 97) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia beserta buku-bukunya? Jangankan kita secara perseorangan, boleh jadi banyak lembaga berwenang di bidang kurikulum atau pengarsipan tidak memiliki dan mengoleksi dokumen-dokumen lengkap kurikulum tersebut. Kita cenderung melakukan bibliosida, yaitu usaha pemusnahan bahan-bahan rujukan yang lampau, terhadap masa lalu Mata Pelajaran Bahasa Indonesia.

Tak ayal, perubahan kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, seperti perubahan kurikulum pendidikan dasar dan menengah pada umumnya di Indonesia, sering terjangkiti miopia sejarah atau rabun sejarah pembelajaran, pengajaran, dan pemelajaran bahasa dan sastra Indonesia: pencapaian dan keadaan masa lalu Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kemudian diabaikan, tidak dijadikan refleksi atau rujukan penyusunan dan pelaksanaan kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Indonesia yang kemudian. Di sinilah kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, mengikuti kurikulum pendidikan dasar dan menengah untuk mata pelajaran lainnya, sering terperangkap argumen dan retorika serta substansi yang paradoksal dan kontradiktoris, bahkan tautologis yang (menurut hemat saya sering basi dan menggelikan).

Misalnya, dalam kebijakan Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, seperti halnya mata pelajaran lainnya, dibangun dan dilayangkan argumen dan retorika bahwasanya Kurikulum 2013 menekankan ranah karakter atau sikap, berbeda dengan KTSP yang terlalu menekankan ranah kognitif, kemudian memunculkan kategorisasi sikap-pengetahuan-keterampilan dianggap inovasi, padahal kategorisasi seperti ini sudah dikemukakan oleh Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956 dan sudah digunakan dalam Kurikulum 68, Kurikulum PPSP, Kurikulum 75, Kurikulum 84, dan Kurikulum 94 (1997).

Karena keunggulan yang ditawarkan oleh Kurikulum 2013 adalah ranah sikap yang diwujudkan dalam Kompetensi Inti (KI) 1 dan 2: Sikap Spiritual dan Sikap Sosial, maka rumusan KI 1 yang berbunyi “menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya” diapandang rumusan inovatif dan baru, padahal dalam Kurikulum 75 kategori tujuan sikap dan tata nilai sudah dibuat rumusan yang berbunyi “menerima dan melaksanakan ajaran-ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya, serta menghormati ajaran-ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianut orang lain” (yang menurut saya rumusan ini jauh lebih lengkap, utuh, dan bagus daripada rumusan K1 Kurikulum 2013).

Selanjutnya juga dibangun argumen dan retorika bahwa Kurikulum 2013 menekankan proses dan pembelajaran aktif, yang dalam kurikulum sebelumnya diabaikan, padahal kenyataan menunjukkan bahwa dalam Kurikulum 84 dan Kurikulum 94 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia sudah dikembangkan dan dilaksanakan keterampilan proses dan CBSA (Cara Baru Siswa Aktif) yang mutatis mutandis pembelajaran aktif yang didaku kekhasan Kurikulum 2013 (simak Bahan Uji-Publik).

Pelbagai contoh tersebut menunjukkan paradoks-paradoks dan kontradiksi-kontradiksi kebijakan perubahan kurikulum pendidikan dasar dan menengah termasuk kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Indonesia akibat rabun sejarah kurikulum yang berakar pada ketiadaan kesinambungan dan keserasian perubahan kurikulum di Indonesia. Hal ini juga berakibat negatif pada kurikulum bahasa dan sastra Indonesia karena kurikulum bahasa dan sastra Indonesia hanyalah variabel bergantung pada keseluruhan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum di Indonesia.

Bersambung…



Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *